Pemerintah Prancis menetapkan sistem kesehatannya dalam tingkat kewaspadaan maksimum terkait kasus cacar monyet (mpox), kata Perdana Menteri Gabriel Attal pada Jumat (16/8).
Ia menyebutkan bahwa belakangan ini muncul varian baru dan peningkatan peredaran virus di Afrika sehingga WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan ECDC (Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa) menaikkan tingkat kewaspadaan.
“Sebagai hasil dari pertemuan ini, kami menempatkan sistem kesehatan kita pada tingkat kewaspadaan maksimum,” tulis Attal di X.
Di media yang sama, Attal mengatakan dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Catherine Vautrin serta menteri delegasi untuk kesehatan dan pencegahan, Frederic Valletoux.
Attal mengingat Prancis telah berjuang melawan epidemi cacar monyet pada 2022 dengan melakukan “pengawasan, diagnosa cepat, dan vaksinasi.”
Sang perdana menteri menyebutkan bahwa ada 107 kasus cacar monyet yang terdeteksi di Prancis sejak awal tahun ini.
“Sesuai dengan nilai-nilai solidaritas internasional dan prioritas sanitasi untuk membendung wabah epidemi di Afrika, kami memutuskan mengikuti permintaan presiden, untuk menyumbangkan vaksin ke negara-negara yang paling terdampak,” ujarnya.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (CDC Afrika) pada Selasa (13/8) menyatakan wabah cacar monyet sebagai “Darurat Kesehatan Masyarakat di Kawasan.”
Keesokannya, WHO menyatakan situasi cacar monyet sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional”.
Sejak awal 2024, lebih dari selusin negara Afrika telah melaporkan penyakit ini, yang ditularkan melalui kontak erat. Republik Demokratik Kongo melaporkan lebih dari 90 persen dari kasus yang ada.
Menurut WHO, cacar monyet menyebabkan ruam dan gejala mirip flu.
Seseorang yang terinfeksi cacar monyet akan mengalami gejala dalam waktu dua hingga 19 hari setelah terpapar, menurut ahli kesehatan.
Sebanyak 20 tim dari 10 kategori berburu gelar juara dalam final event 3 Dekade Dash Basketball di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Jakarta, pada 17-18 Agustus 2024.
Tournament Director 3 Dekade Dash Basketball, Andrie Rhesa Prastanto, mengatakan turnamen tersebut diselenggarakan sejak Juli lalu, dengan total 137 pertandingan dan diselenggarakan di tiga tempat, yaitu GOR Otista, Pulogadung, dan Bulungan.
“Total ada 60 tim peserta,” kata Andrie saat diwawancarai ANTARA di GOR Bulungan, Sabtu.
Dia mengatakan, event itu memfasilitasi 10 kategori, yaitu Kelompok Umur (KU) 10, 12, 14, alumni SMA yang baru tamat, alumni SMA angkatan 1993-2022, alumni universitas angkatan 2003-12, 2013-2022, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, dan ekshibisi.
Seluruh peserta, lanjut Andrie, berasal dari komunitas, klub, dan para alumni tim bola basket SMA, SMP, dan perguruan tinggi.
“Dari awal mereka sudah bertanya untuk ikut serta, makanya kami banyakin Ia mengungkapkan, setiap pertandingan berlangsung meriah karena dihadiri ratusan penonton, yang terdiri dari orang tua, teman, dan keluarga dari para peserta, sehingga nuansa silaturahmi antar alumni sekolah, universitas, dan komunitas juga bisa terjalin.
Selain pertandingan final, kegiatan selama dua hari itu juga mempertimbangkan tim yang memperebutkan tempat ketiga.
Peserta yang menjadi most valuable player (MVP) dan menjuarai KU-14, Muhammad Arka El Maska, mengatakan penyelenggaraan event ini sangat bagus, karena bisa menjadi ajang mengasah kemampuan dan mental.
“Semoga timnya semakin banyak, lebih sportif, dan meriah ke depannya,” ujar pelajar kelas delapan SMP Al-Azhar 12 Rawamangun yang berposisi sebagai shooting guard tersebut.
Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur bersama para nelayan mengibarkan Bendera Merah Putih di perairan Selat Madura saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Sabtu.
Bendera Merah Putih sebelumnya dibawa oleh para nelayan menggunakan perahu mereka yang kemudian diserahkan kepada petugas untuk dikibarkan.
Saat Bendera Merah Putih mulai dikibarkan, petugas bersama nelayan melakukan hormat bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
“Anggota bersama dengan nelayan melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI di tengah laut, yakni di bawah Jembatan Suramadu. Kegiatan ini juga dilaksanakan pada saat kita melaksanakan patroli,” kata Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Jatim AKBP Budi.
AKBP Budi mengakui cukup sulit melakukan pengibaran Bendera Merah Putih di tengah laut, karena berbeda dengan pengibaran bendera di darat.
“Kalau di laut ini tantangannya ini cukup sulit karena ada ombak dan angin,” tutur dia.
Pihaknya berharap dengan pengibaran bendera di Selat Madura itu seluruh anggota bisa memupuk rasa nasionalisme bersama masyarakat nelayan.
Ditpolairud Polda Jatim pada HUT RI ini juga menitipkan pesan kepada para nelayan agar menjaga keselamatan dalam melaut karena sering terjadi kecelakaan nelayan di tengah laut.
“Masyarakat nelayan juga harus menggunakan alat tangkap menggunakan yang ramah lingkungan dan tidak melanggar aturan,” ujar dia.
CEO Indodax Oscar Darmawan mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengizinkan influencer mempromosikan aset kripto di Indonesia, dengan syarat bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat.
“Keterlibatan influencer dalam mempromosikan aset kripto dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang seringkali mendapatkan informasi melalui media sosial,” ujarnya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu.
Dia menggarisbawahi urgensi etika dalam promosi aset kripto oleh influencer. Ini berarti informasi yang disampaikan kepada publik harus jelas dan bertanggung jawab. Pihaknya disebut selalu mendukung langkah-langkah yang memastikan bahwa penyampaian edukasi dan informasi terkait kripto wajib mendidik dan tidak menyesatkan.
Dengan adanya regulasi yang jelas dari OJK, pihaknya turut mengharapkan dapat membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap industri kripto.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap informasi yang disampaikan oleh influencer terkait kripto, karena penyebaran informasi yang tidak akurat dapat merugikan publik dan mengurangi kepercayaan terhadap industri ini.
“Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci dalam membangun ekosistem kripto yang sehat. Bekerja sama dengan regulator dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, kami yakin industri kripto di Indonesia akan terus berkembang dengan cara yang positif dan berkelanjutan,” kata Oscar.
Langkah ini juga dinilai dapat membantu memperkuat citra industri kripto sebagai bagian dari sistem keuangan yang diatur dan diawasi dengan baik.
“Kami di Indodax selalu berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan mendidik masyarakat tentang kripto,” ujar dia pula.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan bahwa promosi aset kripto oleh influencer boleh dilakukan secara bertanggung jawab oleh pelaku industri kripto yang memiliki izin resmi OJK.
Influencer yang mempromosikan kripto perlu bekerja sama dengan penyelenggara resmi, dan promosi yang dilakukan seharusnya lebih berfokus pada edukasi masyarakat ketimbang mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada aset kripto tertentu.
Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), nilai transaksi aset kripto mencapai Rp301,75 triliun dari Januari hingga Juni 2024 dengan 20,24 juta pelanggan terdaftar.
Keputusan OJK ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri kripto dan memastikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.
Head of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), Hasto Wardoyo, said that the abortion provisions for victims of rape and sexual harassment are meant to maintain their mental health.
The provisions are based on Government Regulation (PP) Number 28 of 2024.
“The law considers pregnancy from rape and sexual harassment as an emergency condition for abortion. That type of pregnancy can lead to schizophrenia or depression that threatens mental health,” he informed on Friday.
He emphasized that Indonesian doctors take a pledge to respect human life, right from conception to the end.
“Doctors have been sworn not to terminate life from conception to the end of life because we are a religious country with a pro-life principle, not pro-choice,” Wardoyo said.
Given that Indonesia adheres to pro-life, he emphasized that abortion can only be carried out in an emergency.
“We may perform an abortion in an emergency, at a certain age. The Indonesian Ulema Council (MUI) once said 40 days, some others said 120 days. We need a ministerial regulation to determine the age,” he said.
He added that abortion is allowed for rape victims if the prospective mother is in an emergency state.
“For example, if the pregnant mother has a heart disease, she may not survive the pregnancy. Thus, the pregnancy can be terminated for the sake of the mother,” Wardoyo explained.
From a medical perspective, several types of abortion can be performed, including abortion due to medical indications or abortion provocatus medicinalis.
“There is also an abortus provocatus criminalis. This type of pregnancy is not in accordance with medical conditions. Followed by spontaneous abortions and infectious abortion due to infection,” he informed.
Earlier, the government stipulated several provisions for abortion, as laid down in Article 116 of Government Regulation (PP) No. 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which was signed by President Joko Widodo and promulgated by Minister of State Secretary, Pratikno, on July 26, 2024.
Article 118 states that pregnancy due to rape or other crimes of sexual violence that cause pregnancy is proven by several points.
For example, as per point a, a doctor’s certificate regarding the gestational age is required, based on the incident of the crime of rape or other crimes of sexual violence that cause pregnancy.
The National Data Center (PDN) in Cikarang, West Java, is planned to be made operational in 2025, according to the director general of application and informatics at the Ministry of Communication and Informatics, Hokky Situngkir.
“In general, the (progress of) infrastructure, the design, has increased by several percent from the previous month, and we are continuously evaluating the security, backup, and the design,” he said at the ministry’s headquarters in Jakarta on Friday.
In the initial stage of the PDN’s operations, the ministry will use a managed service scheme, that is, the service will be managed by a third party.
Though it will not directly manage the Cikarang PDN, the ministry will still participate by assisting the third party entrusted with the task of managing the digital infrastructure.
The National Cyber and Crypto Agency (BSSN) will also be involved in the management of the Cikarang PDN to ensure optimal cybersecurity.
“Since the very beginning, we have been trying to involve BSSN, even in the evaluations of several aspects, they gave notes, recommendations, assessment,” Situngkir informed.
The Cikarang PDN is built using the government-to-government financing scheme, with funding of 164,679,680 euros (approximately US$179.9 million) from the French government.
It will be the first data center to be owned by the government and its presence is expected to integrate the data of ministries and agencies.
Through the system integration, the PDN is projected to improve the governance of public services provided by the government and make them more optimal.
In addition to the Cikarang PDN, the government is also preparing data centers in two locations — Batam, Riau Islands, and Indonesia’s new capital Nusantara in East Kalimantan.
Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto stated that the Pre-Employment Card (PraKerja) Program will continue in the next government led by Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
He made this statement on Friday at the Jakarta Presidential Palace, where he reported on the program’s achievements to President Joko Widodo (Jokowi). “I reported about the Pre-Employment program. The achievements are good, and the president also asked it to be included in the 2025 State Budget,” Hartarto remarked.
The government earlier decided to resume the Pre-Employment Card Program in 2024, with a quota of 1.1 million participants, marked by the 63rd batch of registration of participants since February 23.
Each Pre-Employment participant can obtain a total benefit of Rp4.2 million per person, comprising Rp3.5 million for the training fund, Rp600 thousand of incentive, and another Rp100 thousand after filling out the survey.
In 2024, the Pre-Employment program management partners with more training institutions to provide various types of skill training relevant to the job market demand.
The PraKerja program has reached communities in remote and underdeveloped areas and involved training centers in several regions.
The training offers a unique learning, wherein participants learn according to the flow or step-by-step. Although this learning is flexible, it requires commitment from its users.
To improve human resource quality, the government has promoted various programs, including the PraKerja Program.
The program aims to optimize the demographic bonus potential by providing training to the community with a digital end-to-end approach and advocating for public-private partnerships (PPP).
Last year, during Indonesia’s ASEAN Chairmanship, which carried the theme “Epicentrum of Growth,” member countries were invited to discuss several issues, one of which was food security.
This issue was raised following global food insecurity that has affected many people due to economic challenges, climate change, geopolitical conflicts, and supply chain disruptions, which have sent food prices soaring.
According to World Food Programme (WFP) data, 309 million people are facing chronic hunger in 71 countries.
In the latest report by the Food and Agriculture Organization (FAO) and WFP, there were 18 critical food insecurity hotspots in 17 countries or territories and one regional cluster.
Meanwhile, most ASEAN member countries have extensive agricultural land, but most of their ranks in the 2022 GFSI Food Security Index fell from the highest, 28th, to the lowest, 81st.
Despite Singapore being an island country and one of the smallest countries in the world, it was the ASEAN country with the highest rank on the 2022 Global Food Security Index, placing 28th with an overall score of 73.1.
Among other Southeast Asian countries, Malaysia ranked 41st with a score of 69.9, Vietnam 46th (67.9), Indonesia 63rd (60.2), Thailand 64th (60.1), the Philippines 67th (59.3), Cambodia 78th (55.7), and Laos 81st (53.1).
The index assessed the affordability, availability, quality and safety, as well as sustainability and adaptation of the food sector in 113 countries.
On August 8, 2024, the ASEAN celebrated 57 years of its formation.
When it was established in 1967, it declared the goals of accelerating economic growth, social progress, and cultural development in the region; realizing a prosperous and peaceful community; and promoting collaboration and mutual assistance in all fields, including agriculture, industry, and trade sectors.
Collaboration among the 10 ASEAN States is important to address current issues, such as climate change, which affects food supplies.
At the Special Senior Officials Meeting (SSOM) of the 45th Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry in Johor Bahru, Malaysia, on August 6, Indonesia urged ASEAN members to take coordinated steps to build regional readiness to anticipate a food crisis.
Apart from other initiatives, Indonesia is promoting the use of local food materials to solidify ASEAN countries’ national food reserves.
The Indonesian Agriculture Ministry’s acting secretary-general, Prihasto Setyanto, detailed that the initiative is meant to follow up on the ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises, which was adopted during the 43rd ASEAN Summit in Jakarta in September last year.
He highlighted that the SSOM has resulted in several agreements on cooperation in food resilience and security, fishery, forestry, and agriculture.
ASEAN countries have also agreed to draft the ASEAN Action Plan for Sustainable Agriculture and the ASEAN Action Plan on Food Security for the 2026–2030 period.
This progress aligned with the ASEAN Leaders’ Declaration on Food Security, where the document states the importance of sustainable agriculture and food systems to ensure food availability and affordability for all.
ASEAN leaders also called for action to prevent the worsening global food and nutrition security crisis, including the risk and unprecedented shock to agriculture and food systems in the region due to global population growth.
Hence, in mitigating food insecurity, leaders also pressed for reinforcing ASEAN’s crucial role in strengthening multilateral support toward ensuring better food production.
During the ASEAN-Canada Foreign Ministers Meeting in Vientiane, Laos, on July 26, 2024, Indonesian Foreign Affairs Minister Retno Marsudi interacted with Canadian Foreign Affairs Minister Melanie Joy during which the former encouraged the strengthening of cooperation in food security between the ASEAN and Canada.
Marsudi stated that food security remains a pressing global and regional challenge. Hence, she stressed the importance of close cooperation between countries to ensure food availability, accessibility, and affordability.
She explained that the cooperation could be implemented by establishing an ASEAN-Canada mechanism to ensure various agricultural needs, such as fertilizers during a crisis, or by cooperating on farming technology to improve the agricultural system’s sustainability and resilience.
Furthermore, at the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation in Tokyo in December 2023, Japan agreed to enhance cooperation with ASEAN in food security by increasing food productivity and supply chain by using technology, supplying fertilizers, and harmonizing agricultural commodity standards.
In addition, last year, at the ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) Leaders Talk, Japan, Australia, and Canada expressed their commitment to strengthening cooperation with and support for ASEAN in various fields, including supply chain resilience.
ASEAN is home to some of the world’s fastest-growing economies, with a growing market and productive population, with over 670 million inhabitants in 2023, according to the International Monetary Fund (IMF) data.
Hence, ensuring food security in the region is imminent because if not managed well, the impact could be tremendous.
Participants of the procession to transport the Heirloom Red-and-White Flag replica and the Indonesian Independence Proclamation manuscript copy from Jakarta to Indonesia’s new capital Nusantara were thrilled and honored by their role in the event.
According to the Presidential Secretariat statement, the four former personnel of the Heirloom Flag-Raising Troop (Paskibraka) in the procession were Kachina Ozora, Keyla Purnama, Lilly Wenda, and Naila Sinapoy. They were part of Paskibraka’s 2023 batch.
“I am immensely proud and thankful for becoming a part of the procession to transport the Red-and-White Flag from the National Monument (in Jakarta) to Nusantara,” Kachina Ozora, who carried the national flag during the procession, stated.
Ozora, who hailed from Central Kalimantan, felt a huge sense of responsibility while holding the Heirloom Flag on her lap during its transportation from the National Monument to Halim Perdanakusuma Air Field in East Jakarta to Nusantara.
Ozora viewed her role on the day as more than performing in a symbolic procession.
“It shows the commitment from the younger generation to bring Indonesia into a brighter, stronger, and a more united future,” Ozora stated.
Meanwhile, Keyla Purnama of South Sumatra viewed participating in the procession as her greatest achievement as a former member of Paskibraka. She was tasked with the proper handling of the Independence Proclamation Text manuscript copy during the procession.
“My duty also reflects a responsibility to ensure that the spirit of our heroes will continue living and beating in every step of Indonesia’s younger generation,” Purnama remarked.
Lilly Wenda, who represented Highland Papua last year, said she is glad to be the first person to deliver the Heirloom Flag to Indonesia’s new capital. She received the flag from President Joko Widodo during the last Independence Day Flag-Raising Ceremony.
Wenda said that she believed her role reflected the Papua youth as equal to their counterparts in other regions striving to develop Indonesia.
Moreover, Naila Sinapoy highlighted her historical role in the procession, especially as this is the only year the Independence Day ceremony will take place both in Jakarta and Nusantara.
The Heirloom Red-and-White Flag and the Independence Proclamation Text Parade, which involved all elements of society, was a milestone, and reflected Indonesia’s unity and mutual assistance, Presidential Secretariat’s Director of Protocol, Press, and Media Yusuf Permana said.
“What is interesting about this parade is the route. Usually, the route is only from Monas to the Merdeka Palace, but this time, we have created history by doing this parade from Monas to IKN Nusantara,” Permana remarked.
For the first time in history, the heirloom flag duplicate and the proclamation text manuscript copy were paraded from the National Monument (Monas) in Jakarta to the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan on Saturday.
The parade was part of the 79th Anniversary of the Independence Day celebrations.
It began with the handing over of the two heirloom duplicates in the Monas Kemerdekaan Room to the 2023 Retired Paskibraka (Heritage Flag Force) Team.
Kachina Ozora from Central Kalimantan served as the flag bearer and Keyla Azzahra Purnama from South Sumatra as the proclamation text bearer.
The event involved 180 young people from Jakarta’s Abang-None, or the city’s tourism ambassadors, 122 retired Paskibraka members from Jakarta, and students from the State Institute of Public Administration (IPDN) and state polytechnics.
Local arts and creativity further enlivened the event, creating a strong cultural nuance throughout the parade.
The parade crossed several iconic points in Jakarta, from the Patung Kuda Monument, the Hotel Indonesia Roundabout, Semanggi, to the Halim Perdanakusuma Air Force Base.
After arriving at Balikpapan Airport in East Kalimantan, the entourage carrying the flag and the proclamation was welcomed by the Presidential Security Guard (Paspampres).
The parade was not only a symbolic procession but also a reflection of the national spirit.
Through the parade, Indonesia showed its commitment to advance while still upholding its national values.
