Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak Polisi menegaskan akan transparan dalam kasus tersebut.
“Pasti akan transparan menyampaikan kepada masyarakat, nanti dari tiap tim akan menyampaikan hasil dari setiap ahli forensik dan ahli psikologi forensik akan menyampaikan temuan-temuan dan hasil dari analisa dan pemeriksaan mereka secara Scientific Crime Investigation,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).
Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik (Labfor). Ia menjelaskan, pemeriksaan itu membutuhkan waktu paling lama 2 minggu.
“Karena penyidik sedang menunggu hasil pemeriksaan dari labfor, kurang lebih 6 hari lagi. Karena memang pemeriksaan labfor membutuhkan waktu minimal 2 minggu,” ujar dia.
Selain proyek tambang, pendanaan tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan nikel berteknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang dijalankan bersama sejumlah mitra strategis.
“Betul bahwa kami memang memerlukan dana kurang lebih 1-1,2 miliar dolar dan itu akan terbagi menjadi beberapa fase. Jadi saat ini kita masih lakukan perhitungan, analisa internal, struktur apa yang terbaik untuk perusahaan ke depannya,” kata Head of Corporate Finance and Investor Relation Vale Indonesia Andaru Brahmono Adi saat dijumpai media di Jakarta, Jumat.
Dari total pendanaan yang dibutuhkan tersebut, tahap awal sekitar 500 juta dolar AS rencananya diperoleh melalui pinjaman bank pada 2026.
Sedangkan sisanya antara 500-700 juta dolar AS berpotensi dihimpun melalui penerbitan obligasi pada 2027.
Proyek tambang nikel di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako yang sepenuhnya dimiliki Vale itu masih dalam proses pembangunan.
Tambang Bahodopi ditargetkan mulai produksi pada 2025. Proyek Pomalaa dijadwalkan beroperasi pada kuartal II 2026, dan proyek Sorowako menyusul setelahnya.
Untuk pengembangan smelter HPAL, Vale bekerja sama dengan sejumlah mitra global. Proyek HPAL di Pomalaa dikembangkan bersama Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (Huayou) dan Ford Motor Co (Ford), dan dijadwalkan rampung pada kuartal IV 2026.
Untuk proyek HPAL di Bahodopi, Vale bermitra dengan GEM Co., Ltd dan masih membuka peluang kerja sama tambahan. Sementara proyek HPAL Sorowako juga telah menjalin kemitraan awal dengan Huayou, namun Vale tetap menjajaki potensi mitra baru.
“Sejauh ini memang kita sudah ada penjajakan, sudah berbicara dengan beberapa potensial. Tapi kita belum sampai ke level untuk penandatanganan,” kata Andaru.
“Jalan nasional Gilimanuk-Denpasar yang jebol, Jumat 18 Juli 2025, hari ini, sudah selesai,” kata Wayan Koster di Denpasar, Bali, Jumat.
Diketahui longsor terjadi pada ruas jalan nasional Antosari–Megati, tepatnya di kilometer 38+725 depan Pasar Bajera pada Senin (7/7).
Peristiwa yang diakibatkan oleh runtuhnya saluran irigasi yang melintasi bawah badan jalan ini mengganggu akses vital jalur Gilimanuk-Denpasar dan langsung mendapat perhatian dari pemerintah.
Tepat setelah kejadian Pemprov Bali langsung berkoordinasi dengan Kepala Balai Jalan Kementerian PU, dan akhirnya pemerintah mulai memperbaiki jalan yang ambles sedalam 8 meter itu.
“Jalan itu akan dibuka fungsional kembali pada Sabtu, 19 Juli, mulai pukul 08.00 Wita,” ujar Gubernur Koster.
Sebelumnya ketika berkoordinasi, Gubernur mendapat jawaban bahwa perbaikan jalan di jalur Gilimanuk-Denpasar itu baru bisa rampung dalam tiga minggu.
Namun, karena akses tersebut penting dan berdampak pada lalu lintas terutama logistik dan pariwisata yang harus mengambil jalur lain yang lebih berisiko, Koster pun minta pengerjaannya dipercepat.
“Karena dalam dan perlu perbaikan pemadatan, saya sudah meminta perbaiki secepatnya, mungkin tiga minggu tapi kalau bisa cepat dua minggu, karena kondisi tanah labil dan harus dipelajari lagi jadi tak bisa cepat,” kata Koster.
Tetapi akhirnya dengan rampungnya perbaikan maka total 13 hari masalah sudah terselesaikan.
“Warga akan kembali melintasi jalan nasional tersebut mulai Sabtu dan lalu lintas kembali normal,” ucap Gubernur Bali.
Sebelumnya selama perbaikan lalu lintas terganggu terutama pada kendaraan sumbu tiga seperti truk tronton yang terpaksa mengurangi muatan, mengubah unit lebih kecil, atau berputar ke Bali Utara hingga Bali Timur untuk bisa mencapai kota.
Pemprov Bali sendiri mengaku akan hadir saat jalan tersebut dibuka kembali untuk melihat langsung kondisi pasca-perbaikan.
“Gempa terjadi pada pagi hari ini sekitar pukul pukul 06.59 WIB, magnitudo 4,6 masuk kategori dangkal akibat sesar aktif,” ujar Kepala Stasiun BMKG Kota Balikpapan Rasmid di Balikpapan ketika ditanya menyangkut terjadinya gempa di Balikpapan, Jumat.
“Dengan titik di permukaan bumi yang terletak di atas pusat gempa (episenter) berada 107 kilometer tenggara Balikpapan pada kedalaman 26 kilometer,” tambahnya.
Sesar aktif yang memicu gempa berada pada kedalaman dangkal dan masih aktif secara geologis, aktivitas sesar tersebut menjadi penyebab utama getaran tektonik yang dirasakan di wilayah pesisir timur Kalimantan.
BMKG mencatat titik koordinat gempa berada pada 1,98 lintang selatan dan 117,48 bujur timur, mempertimbangkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa dikategorikan sebagai gempa dangkal yang cukup berpotensi dirasakan masyarakat.
Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa ini dirasakan di Kota Balikpapan, Kotabaru, Batulicin, dan Tanah Grogot dengan intensitas II hingga III skala MMI (Modified Mercalli Intensit).
“Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang,” jelasnya.
Tetapi hingga kini tidak ditemukan adanya laporan kerusakan akibat gempa tersebut, dan BMKG juga belum mendeteksi adanya gempa susulan setelah kejadian.
Hasil pemantauan hingga pukul 07.35 WIB belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata dia, masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, dan pastikan informasi hanya berasal dari kanal resmi seperti Instagram dan Twitter @infoBMKG, situs resmi milik BMKG atau inatews.bmkg.go.id, serta aplikasi mobile infobmkg dan wrs-bmkg.
Kalimantan Timur secara geologi memiliki sejumlah sesar aktif yang berpotensi memicu gempa kendati intensitas tidak setinggi wilayah lain di jalur cincin api, BMKG terus memantau aktivitas seismik dan menyampaikan perkembangan terbaru secara berkala kepada masyarakat dan pemerintah daerah, demikian Rasmid.
Meskipun demikian, Direktur Teknik Indonesia Re Delil Khairat menyatakan tetap mempersiapkan diri untuk mendukung pengembangan badan usaha tersebut.
“Kami mempersiapkan diri saja, tergantung nanti bagaimana skemanya yang dibuat oleh pemerintah dan juga bagaimana skema penyaluran kreditnya, sejauh apa keterlibatan reasuransi,” ujar Delil Khairat, dikutip di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan program pemerintah pasti memiliki skema yang spesifik untuk mencapai target-target tertentu, sehingga pihaknya masih harus menunggu arahan dari pemerintah.
Hal tersebut salah satunya terjadi saat pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia menuturkan saat pemerintah menyalurkan bantuan program PEN berupa penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Askrindo), pemerintah bertindak sebagai penyedia reasuransi.
Namun, karena pemerintah tidak dapat melakukan underwriting, maka tugas tersebut diserahkan kepada Indonesia Re.
“Karena pemerintah tidak bisa meng-underwrite, pemerintah menugaskan kami, Indonesia Re, buat jadi underwriter saja. Tapi, kalo ada loss reasuransinya (kerugian), pemerintah yang menanggung,” kata Delil.
Sama seperti program PEN tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk ikut dalam program Kopdes Merah Putih, tapi masih menunggu arahan dari pemerintah.
“Jadi seperti begitu, kami open (terbuka untuk ikut mendukung). Jadi lihat nanti ya, saya belum bisa pastikan,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meluncurkan Kopdes Merah Putih pada 21 Juli mendatang.
Menurut Anis, hal itu diperlukan demi memastikan terakomodasinya catatan dari Komnas HAM, akademisi, masyarakat sipil, serta lembaga hak asasi lainnya, seperti Komnas Perempuan, Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Saya kira, kalau dari kami, tentu Komnas HAM setuju bahwa pembahasan ini diperpanjang. Jadi, bukan menarik mundur, ya, tetapi bagaimana memperpanjang pembahasan,” ucap Anis dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat.
Ia berharap usulan perpanjangan masa pembahasan RUU KUHAP itu dapat diterima oleh Komisi III DPR RI agar aturan-aturan yang bersifat prinsipil dapat dibahas lebih komprehensif.
“Kami mendorong dan setuju bahwa pembahasan ini mudah-mudahan masih bisa diperpanjang sehingga masih memberikan ruang untuk terutama hal yang sangat prinsipil yang bisa nanti mengganggu atau berisiko melahirkan pelanggaran hak asasi dalam proses penegakan hukum, itu paling tidak kita bisa minimalisasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM yang turut hadir dalam diskusi itu mengatakan bahwa masukan dari lembaga-lembaga maupun masyarakat sipil penting untuk menjadi perhatian pembentuk undang-undang.
Dia meyakini revisi KUHAP dilakukan dengan semangat untuk memperbaiki. Namun, dia menilai pembahasan RUU KUHAP tidak bisa diulang mulai dari nol, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026.
“Menurut saya, yang paling penting kemudian adalah bagaimana masukan-masukan tadi diberi ruang oleh DPR untuk kita bahas sekali lagi. Ya, tentu saja kita tidak bisa memulai dari nol,” katanya.
Ia menyebut jika tidak memungkinkan membuat perubahan signifikan seperti yang direkomendasikan lembaga, akademisi, maupun masyarakat sipil, perlu ada terobosan yang memungkinkan masukan substantif diakomodasi.
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menyebut pembahasan RUU KUHAP sejatinya telah dilakukan sejak lama. “Kita itu sudah membahas itu sudah beberapa bulan yang lalu, sekian bulan,” ucapnya pada kesempatan yang sama.
Di samping itu, Hasbi menyebut pembahasan RUU KUHAP telah dilakukan secara transparan. Komisi III DPR, tutur dia, juga mengundang berbagai organisasi untuk didengarkan masukannya.
“Komisi III sudah sangat transparan. Dari tahap awal, dari tahap pertama terus sampai hari ini, itu kita buka secara transparan,” ucapnya.
“Program ini merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arief di sela peluncuran Program SPHP Beras di Kantor Pos Besar Fatmawati Jakarta, Jumat.
Arief menegaskan keberhasilan program itu sangat bergantung pada komitmen dan kepatuhan para penyalur di lapangan.
Ia menekankan pentingnya menjalankan penyaluran beras sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
“Pak Dirut Bulog sudah menyusun mekanisme teknis agar para penyalur dapat mematuhi Juknis yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional. Kepatuhan ini penting untuk mencegah penyelewengan seperti pengoplosan atau pengurangan berat timbangan,” ujar Arief.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui pedagang pengecer mitra Perum Bulog di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah, kantor/outlet BUMN (Perum Bulog, ID FOOD, PT Pos Indonesia.
Selanjutnya PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company) sebagai pengecer, serta instansi pemerintah (kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dan lainnya).
Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Harga tersebut ditetapkan untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau kita lihat harga hari ini, kemarin kan panen cukup banyak, harusnya kan kalau panen banyak harga juga baik. Dan ini bagus untuk membantu masyarakat secara luas,” tambah Arief.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan seluruh pengecer wajib terverifikasi melalui aplikasi Klik SPHP, dengan batas maksimal pengambilan masing-masing sebesar dua ton.
Sementara itu, untuk konsumen, pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali. Secara keseluruhan beras SPHP yang akan disalurkan sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025.
Para pengecer wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menyalahgunakan penyaluran Beras SPHP.
Produk itu ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, dan hanya boleh dijual maksimal 2 pack per orang dengan isi 5 kg per pack.
Rudy di Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Jumat, menyatakan bahwa program Jumling merupakan inisiatif dari para kepala daerah Bogor sebelumnya yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan tersebut dalam masa kepemimpinannya.
“Program ini baik dan bermanfaat, sehingga kita akan lanjutkan. Bagi saya, meskipun itu bukan ide dari pemerintahan kami, selama programnya bagus, tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan,” ujar Rudy.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan program tidak boleh terhambat perbedaan warna partai atau masa pemerintahan.
“Ini bukan soal beda warna partai atau beda masa pemerintahan, tetapi soal keberlanjutan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Kegiatan Jumling edisi perdana digelar di Masjid Al-Fudhola Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong. Dalam kesempatan tersebut, Rudy melaksanakan Shalat Jumat berjamaah bersama warga sekaligus menyerahkan bantuan untuk pembangunan dan revitalisasi masjid.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekda, para kepala dinas, serta mitra strategis seperti PDAM Tirta Kahuripan yang secara kolektif menyalurkan bantuan keagamaan dan sosial.
Rudy menyatakan, infrastruktur keumatan tak hanya mencakup pembangunan fisik masjid, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia menginstruksikan agar bantuan turut digunakan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, sistem drainase, serta akses jalan lingkungan.
“Infrastruktur keumatan harus disiapkan matang-matang. Bukan hanya masjidnya, tapi juga lingkungannya. Kita hadir bukan hanya untuk shalat berjamaah, tapi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rudy juga memastikan bahwa semua program keumatan yang menggunakan anggaran daerah tidak mengalami pemotongan, bahkan sebagian akan dimaksimalkan untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Kami titipkan diri kami kepada masyarakat, agar diberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan amanah ini,” ujar dia.
Sementara itu, Camat Cibinong Acep Sajidin mengapresiasi kehadiran Bbpati dan jajaran dalam kegiatan Jumling di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut menjadi penyemangat bagi jajaran kecamatan dan warga setempat.
“Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi kami di wilayah,” kata Acep.
Ia juga menyambut baik bantuan yang diberikan untuk rehabilitasi Masjid Al-Fudhola, khususnya pada fasilitas wudhu dan toilet. “Kami mohon doa dan dukungan agar proses pembangunannya berjalan lancar dan sukses,” ujarnya.(KR-MFS)
“Selama 11 tahun saya dengan Muhammad Rian Ardianto, saya dominan hampir 80-90 persen bermain di depan. Tapi sekarang dengan Fikri, saya harus berbagi lapangan dan porsi saya di belakang jadi lebih banyak,” kata Fajar dalam keterangan tertulis PP PBSI yang diterima di Jakarta, Jumat.
Fajar/Fikri baru saja mengakhiri perjuangannya di BWF World Tour Super 750 Japan Open 2025. Mereka tersingkir di perempat final setelah kalah dari unggulan pertama asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 13-21, 21-17, 20-22 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, hari ini.
Perubahan dinamika permainan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Fajar yang terbiasa memainkan peran depan, terutama dalam situasi transisi dan rotasi posisi saat reli berlangsung. Fikri pun ketika berpasangan dengan Daniel Marthin terbiasa bermain di depan.
“Ini jadi bahan evaluasi buat saya pribadi, terutama dalam menghadapi poin-poin krusial. Harus lebih yakin ambil keputusan di momen penting,” ujarnya.
Pada perempat final, Fajar/Fikri sebenarnya tampil cukup solid, khususnya pada gim kedua. Mereka bangkit setelah tertinggal dan memaksakan rubber game. Bahkan di gim ketiga, pasangan Indonesia sempat unggul 20-19 dan meraih match point lebih dulu.
Namun, kesalahan servis di poin krusial dan tekanan dari Goh/Izzuddin membuat momentum bergeser. Fajar/Fikri akhirnya kalah setelah Fikri gagal mengembalikan servis lawan di angka 20-21.
“Momen krusialnya waktu Izzuddin bisa kembalikan bola sambil terjatuh. Daya juang seperti itu yang membuat kami kehilangan kontrol. Saya sendiri tidak menyangka bola itu bisa kembali,” kata Fajar.
Sementara itu, Fikri menilai mereka tidak langsung ‘panas’ pada gim pertama, sementara lawan tampil menekan sejak awal.
“Di gim pertama kami belum terlalu in, sedangkan mereka langsung menekan. Kami kurang siap dengan itu,” ucap Fikri.
Meskipun belum berhasil menembus semifinal, Fajar/Fikti tetap optimistis. Mereka menegaskan proses adaptasi masih berjalan dan kekalahan ini menjadi bahan pembelajaran untuk turnamen berikutnya.
“Kami harus lebih taktis, efektif, dan efisien. Di China Open (Super 1000) pekan depan kami akan coba lagi. Kami ingin menikmati pertandingan, tapi tetap punya target,” ujar Fajar.
Hakim anggota Alfis Setiawan menyatakan bahwa kerugian negara tersebut merupakan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI dalam kegiatan importasi gula.
“PT PPI merupakan milik BUMN holding pangan ID Food, sehingga kerugian yang dialaminya merupakan kerugian negara,” kata Hakim saat membacakan sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang menduga adanya kerugian negara sebesar Rp578,1 miliar dalam kasus tersebut.
Adapun dalam perhitungan jaksa, terdapat kekurangan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang juga dicatatkan sebagai kerugian negara dalam kasus korupsi importasi gula.
Namun, Majelis Hakim menyatakan selisih pembayaran bea masuk dan PDRI gula kristal putih (GKP) dan gula kristal mentah (GKM) sejumlah Rp320,69 miliar merupakan perhitungan yang belum nyata dan pasti benar-benar terjadi serta belum dapat dihitung secara jelas dan terukur atau diukur secara pasti.
“Maka perhitungan sejumlah Rp320,69 miliar tidak dapat dinyatakan sebagai jumlah kerugian keuangan negara,” tutur Hakim.
Dalam kasus tersebut, Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau akrab disapa Tom Lembong divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara setelah terbukti melakukan korupsi.
Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Dengan demikian, perbuatan Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama tujuh tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp750 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan.
Dalam kasus tersebut, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar, antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada para pihak itu diduga diberikan untuk mengimpor gula kristal mentah guna diolah menjadi gula kristal putih, padahal Tom Lembong mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.
Dia juga disebutkan tidak menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol), serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.
